KANALMADURA.COM, PAMEKASAN – DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (14/10/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan rencana anggaran daerah sebelum memasuki tahapan berikutnya. Sejumlah persoalan strategis, mulai dari layanan kesehatan, pengelolaan sampah hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD), turut menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pamekasan dan dihadiri 38 dari total 45 anggota dewan. Dengan jumlah kehadiran tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Pamekasan.
Dalam pembahasan tersebut, persoalan Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan program tersebut akan berlaku penuh mulai November 2026, dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan dalam APBD.
Selain itu, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, terutama terkait pemerataan fasilitas di 13 kecamatan. Pemerintah daerah merencanakan penyediaan 80 unit kendaraan roda tiga serta penambahan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Sorotan lainnya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah menjelaskan bahwa perbandingan data pendapatan perlu dilakukan berdasarkan kriteria yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam membaca kondisi keuangan daerah.
Pemandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam membahas rencana anggaran bersama pemerintah daerah. Melalui tahapan tersebut, berbagai masukan dan catatan dewan menjadi bahan untuk menelaah arah kebijakan belanja, target pendapatan, serta program prioritas pembangunan pada 2027.
Pembahasan RAPBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan berlanjut ke tahap tanggapan Bupati dan pembahasan bersama melalui komisi serta Badan Anggaran DPRD.
