KANALMADURA.COM, PAMEKASAN – Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Abd. Rasyid Fansori, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi gerakan demonstrasi sebagai bagian dari industri aksi.
Menurutnya, demonstrasi tetap memiliki misi mulia dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rasyid menanggapi isu “industri demonstrasi” yang menjadi pembahasan dalam dialog publik yang digelar Karang Taruna Kabupaten Pamekasan.
Menurut politisi PPP itu, demonstrasi merupakan bentuk reaksi wajar masyarakat ketika kebijakan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika terjadi anomali antara kebijakan yang diambil pemerintah dan kebutuhan rakyat, maka aksi tersebut sangat wajar terjadi. Kami memaknai positif aksi tersebut sebagai bentuk refleksi diri terhadap kapasitas dan amanah yang kami emban,” ujarnya.
Ia menilai, aksi massa maupun audiensi juga menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah.
Rasyid mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu legislatif memperoleh informasi mengenai kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan harapan publik.
“Di dalam aksi atau audiensi terdapat niat mulia, baik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat maupun menyampaikan informasi penting terkait tata laksana kebijakan yang mungkin belum sesuai dengan harapan bersama. Oleh karena itu, kami tetap memaknainya secara positif,” katanya.
Terkait dugaan industrialisasi demonstrasi, Rasyid tidak menampik kemungkinan adanya oknum yang melakukan praktik tersebut. Namun, ia mengingatkan agar dugaan itu tidak dijadikan alasan untuk menilai seluruh gerakan aksi secara negatif.
“Kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua gerakan adalah bagian dari industrialisasi. Prinsipnya bagi saya, gerakan aksi itu penting dan pasti memiliki misi mulia di dalamnya,” pungkasnya.
