KANALMADURA.COM, PAMEKASAN – Rapat paripurna DPRD Pamekasan soal Raperda Perubahan APBD 2026 berlangsung dinamis.
Sidang yang agendanya mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi itu sempat diinterupsi.
Interupsi datang dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB).
Anggota DPRD Pamekasan nomor urut 34 dari Fraksi PBB, Febri, meminta agar jawaban Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Pamekasan, Sukrianto, tidak dibacakan utuh.
Alasannya, semua anggota dewan mengaku sudah menerima dan membaca salinan dokumen jawaban eksekutif tersebut. Mereka ingin waktu sidang dipersingkat karena masih ada agenda pembahasan internal.
“Kami menganggap dokumen jawaban ini sudah dibaca seluruhnya oleh anggota dewan, agar kita bisa menyingkat waktu pembahasan,” ujar Febri di ruang paripurna.
Usulan itu langsung disetujui peserta sidang lainnya. Pimpinan sidang pun mengesahkan, dan Wabup Sukrianto langsung melompat ke bagian penutup.
Dalam jawabannya, Pemkab Pamekasan menegaskan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sudah sesuai regulasi pusat.
Sukrianto menyebut ada empat aturan ketat yang menjadi pedoman, yakni PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 14 Tahun 2025, dan Permendagri No. 90 Tahun 2019.
Aturan itu mengatur klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.
“Sejak diberlakukannya regulasi tersebut, pemerintah daerah tidak lagi diberikan kewenangan atau diskresi untuk menambah program, kegiatan, maupun sub-kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Sukrianto.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas masukan, saran, dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD Pamekasan pada sidang sebelumnya.
Menurutnya, kritik dewan sangat penting agar Perubahan APBD 2026 benar-benar berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
Pemkab, kata dia, juga sudah memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan anggaran agar semua program bisa selesai tepat waktu di akhir tahun 2026.
