KANALMADURA.COM, LAMONGAN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Sebanyak 105 keluarga atau 590 jiwa terdampak kekeringan di wilayah tersebut.
Bantuan air bersih itu disalurkan pada Jumat (18/9/2026). Pemprov Jatim menyiapkan empat truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter.
Tak hanya air bersih, bantuan juga dilengkapi tiga unit tandon, dua tandon lipat, serta 100 jeriken untuk menunjang kebutuhan warga.
Khofifah mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah puncak musim kemarau.
“Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak kekeringan tetap mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah provinsi terus membersamai pemerintah kabupaten untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” kata Khofifah.
Menurutnya, penyediaan sarana penampungan menjadi bagian penting dalam distribusi air bersih. Dengan adanya tandon dan jeriken, warga dapat menyimpan air yang telah didistribusikan untuk digunakan secara bertahap.
“Jadi bukan hanya dropping airnya, tetapi juga kita siapkan tempat penampungannya. Dengan begitu, ketika air datang, masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Kekeringan di Lamongan tidak hanya terjadi di Dusun Bulu. Berdasarkan data Pemprov Jatim, sebanyak 7.339 keluarga atau 26.551 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 10 kecamatan.
Rinciannya, Sarirejo sebanyak 957 jiwa, Bluluk 2.029 jiwa, Pucuk 598 jiwa, Karangbinangun 2.384 jiwa, Glagah 10.352 jiwa, Deket 6.778 jiwa, Modo 2.189 jiwa, Sambeng 434 jiwa, Kembangbahu 240 jiwa, dan Mantup 590 jiwa.
Pemprov Jatim juga telah mengalokasikan dukungan anggaran distribusi air bersih sebesar Rp61.419.700 untuk 126 rit. Selain itu, disiapkan 70 unit tandon dan 150 jeriken untuk memperkuat sarana penampungan.
Khofifah menjelaskan, bantuan Pemprov Jatim merupakan penguatan terhadap penanganan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten.
“Jadi ada 24 kabupaten/kota yang sudah mengeluarkan SK kedaruratan karena kekeringan ini. Maka sebetulnya kehadiran Pemprov itu mensubstitusi, melapisi apa yang sudah dilakukan oleh para bupati dan wali kota. Jadi yang sudah dilakukan Pak Bupati Lamongan, kita memberikan pelapisan,” jelasnya.
Khofifah menyebut persoalan kekeringan saat ini menjadi perhatian di sejumlah daerah Jawa Timur. Hingga 17 September 2026, tercatat 24 kabupaten/kota telah menetapkan status darurat kekeringan.
Sementara itu, 22 kabupaten telah melaksanakan dropping air bersih untuk membantu warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
Daerah tersebut meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Tuban, dan Sampang.
Selain dropping air, Pemprov Jatim juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 3 September 2026.
“Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan,” kata Khofifah.
Khofifah menegaskan penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan pengiriman air bersih dan modifikasi cuaca.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Pemprov Jatim melalui Dinas Sumber Daya Air terus memetakan sumber-sumber air potensial, termasuk kemungkinan pembangunan sumur bor maupun pengembangan jaringan pengaliran air.
“Kita bisa melakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses,” ujarnya.
Di Lamongan, terdapat potensi sumber air yang lokasinya sekitar lima kilometer dari Dusun Bulu. Pemprov Jatim akan melihat kemungkinan sumber tersebut dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air warga.
Namun, Khofifah menyebut pemanfaatan sumber air harus mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah, termasuk kondisi sosial masyarakat sekitar.
“Tadi disampaikan Pak Bupati, kira-kira ada lima kilo dari sini akan dilihat oleh beliau potensi kemungkinan bisa ditarik ke daerah ini. Ada yang potensinya lumayan, tapi kemudian desa di tempat sumber air itu keberatan sehingga tidak jadi ditarik airnya. Jadi masing-masing punya spesifikasi,” ungkapnya.
Pilihan lain yang terus dikaji adalah pengeboran sumur pada titik-titik yang memiliki potensi sumber air.
Khofifah mengatakan hasil pengeboran sangat bergantung pada kondisi geologi di setiap wilayah. Ada titik yang baru menemukan air setelah pengeboran puluhan meter, namun ada pula lokasi yang menghadapi lapisan batuan.
“Ada titik yang saya baru kunjungi kira-kira dua minggu lalu, tapi tiga tahun lalu saya sudah ke situ. Jadi sudah dibor sampai 200 meter, ketemunya batu, sudah sampai 19 mata bor itu putus. Artinya ada kesulitan-kesulitan tertentu. Tapi juga ada yang 90 meter ketemu air,” tuturnya.
Selain pengeboran, Pemprov Jatim juga mempertimbangkan pengembangan sistem pengaliran air dari kawasan yang memiliki sumber air menuju wilayah yang membutuhkan.
“Ada juga yang dari gunung bisa ditarik seperti dari Arjuna bisa ditarik ke Singosari dan seterusnya. Jadi opsi untuk bisa mengidentifikasi sumber-sumber terdekat, termasuk di dalamnya adalah melakukan pengeboran sumur di daerah yang potensial, kita akan maksimalkan ikhtiar itu,” tegas Khofifah.
Khofifah berharap bantuan air bersih dan sarana penampungan tersebut dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan.
“Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ikhtiar bersama, pemerintah hadir, dan mudah-mudahan segera turun hujan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
