KANALMADURA.COM, PAMEKASAN – H. Sukriyanto, Wakil Bupati Pamekasan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur MBG milik Yayasan Abdul Mu’thi di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kamis (26/3/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan seluruh dapur penyedia makanan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang telah ditetapkan.
Dalam sidaknya, Sukriyanto meninjau langsung berbagai aspek penting, mulai dari kondisi fasilitas dapur, kelengkapan peralatan, hingga sistem pengelolaan air dan sanitasi.
Ia menegaskan bahwa kualitas layanan dapur MBG harus terus dijaga dan ditingkatkan seiring dengan besarnya tanggung jawab program tersebut dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami akan terus memantau sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Standar dapur harus benar-benar terpenuhi, mulai dari tempat memasak, pencucian, penyimpanan bahan hingga pembuangan air,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa aspek keamanan dan kebersihan merupakan hal mutlak yang tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, dapur MBG bukan sekadar tempat produksi makanan, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga kesehatan masyarakat secara luas.
Yayasan Abdul Mu’thi sendiri diketahui menyalurkan sekitar 3.600 porsi makanan setiap hari kepada masyarakat di Desa Pademawu Timur dan Desa Tanjung.
Operasional dapur ini melibatkan 47 karyawan serta 3 staf pendukung, menunjukkan skala layanan yang cukup besar dan membutuhkan pengelolaan profesional.
Dalam upaya meningkatkan standar kualitas, pemerintah daerah kabupaten Pamekasan saat ini mendorong seluruh dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk mengantongi dua sertifikasi utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Kedua sertifikasi ini menjadi indikator penting dalam menjamin keamanan pangan.
Proses sertifikasi dimulai dari pengurusan SLHS sebagai tahap awal. Setelah itu, dapur dapat melanjutkan ke sertifikasi HACCP yang menekankan pengendalian risiko dalam setiap tahapan produksi makanan secara lebih detail dan sistematis.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program MBG tidak hanya berjalan secara kuantitas, tetapi juga berkualitas tinggi.
Penulis : Redaksi
