KANALMADURA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari, mengecam dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede.
Ia menegaskan, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk luput dari proses hukum.
Menurut Ansari, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, laporan dugaan tindak pidana tersebut harus ditangani secara serius, transparan, dan profesional tanpa memandang status maupun jabatan pihak yang dilaporkan.
“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jabatan publik bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus di hadapan hukum,” tegas Ansari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politikus PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Timur XI (Madura) itu menilai, dugaan kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Terlebih, apabila terdapat dugaan relasi kuasa yang berpotensi membuat korban berada dalam posisi rentan.
Ia meminta aparat penegak hukum memastikan proses penyelidikan dan penanganan perkara berjalan objektif tanpa intervensi pihak mana pun.
Selain penegakan hukum, Ansari juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban. Menurutnya, korban harus mendapatkan pendampingan psikologis, jaminan keamanan, serta perlindungan identitas selama proses hukum berlangsung.
“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan ketika mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan memastikan seluruh hak korban terpenuhi,” ujarnya.
Ansari turut mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Sosial untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar korban memperoleh pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh.
Di sisi lain, ia meminta kepolisian menangani laporan tersebut secara profesional dengan tetap menghormati hak-hak semua pihak. Kerahasiaan identitas korban harus dijaga, sementara asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap pihak yang dilaporkan.
Kasus tersebut mencuat setelah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) melaporkan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT telah memberikan pendampingan kepada RWM. Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menyebut kondisi korban yang sebelumnya mengalami trauma berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perlindungan.
Ansari berharap penanganan perkara tersebut berjalan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan jabatan atau pengaruhnya untuk menghambat proses pencarian keadilan.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah perlindungan korban dan pemenuhan hak-haknya. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang adil,” pungkasnya.

