KANALMADURA.COM, PAMEKASAN – Dugaan praktik kotor dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan memicu gelombang protes. Sejumlah massa dari Aktivis Jagad Bersatu (AJB) mendatangi kantor pemerintah daerah, Rabu (17/06/2026), untuk menuntut transparansi pengelolaan anggaran dan investigasi atas dugaan “bisnis gelap” di balik penyediaan dapur gizi.
Aksi yang ditujukan kepada Kasatgas MBG Pamekasan ini memuncak pada kekecewaan massa, lantaran Kasatgas yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati, Sukriyanto, tidak menemui pengunjuk rasa. Mereka hanya ditemui oleh Sekretaris Daerah.
Koordinator aksi, Syamsul Gerrad, membongkar sejumlah praktik maladministrasi yang dinilai telah mengkhianati amanah program nasional tersebut. Ia menyoroti tiga poin krusial: dugaan jual-beli titik lokasi dapur, ketidaklayakan bangunan yang disulap menjadi dapur, serta penurunan kualitas menu akibat pemotongan anggaran.
“Program ini seharusnya untuk gizi anak bangsa, bukan ladang bisnis oknum. Kami menemukan indikasi kuat adanya praktik tebang pilih dalam pengawasan dan pembiaran terhadap dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat administrasi maupun kesehatan,” tegas Syamsul di depan kantor Pemkab Pamekasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam orasinya, AJB mengajukan delapan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan, di antaranya: Audit Investigatif: Meminta verifikasi ulang terhadap seluruh dapur MBG di Pamekasan. Transparansi Anggaran: Membuka data terkait sewa bangunan (rumah tinggal/gudang) yang dijadikan dapur.
Penyidikan APH: Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Kehormatan Dewan mengusut keterlibatan oknum anggota DPRD maupun staf bupati dalam kepemilikan dapur. Dan Tindakan Tegas: Menuntut pengusutan tuntas praktik jual-beli titik lokasi dapur yang melibatkan pihak yayasan.
Sikap bungkam Kasatgas MBG Pamekasan dianggap sebagai sinyal ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengawal program prioritas tersebut. AJB menegaskan bahwa aksi hari ini hanyalah permulaan.
“Karena Kasatgas tidak responsif, kami tidak akan berhenti. Kami akan membawa temuan ini secara resmi ke tingkat Provinsi Jawa Timur, bahkan hingga ke Badan Gizi Nasional (BGN). Kami minta dapur-dapur bermasalah segera ditutup atau dievaluasi menyeluruh,” ancam Syamsul.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan adanya praktik jual-beli titik lokasi maupun dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam tata kelola MBG di Pamekasan.
Penulis : Redaksi
