KANALMADURA.COM, PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029 sekaligus merancang agenda penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyampaikan, perencanaan anggaran Pilkada telah mulai diperhitungkan sejak tahun ini agar pelaksanaannya berjalan optimal. Meski besaran anggaran belum ditetapkan secara pasti, proses penyusunan tengah dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama tim keuangan daerah.
“Anggaran Pilkada tidak bisa diturunkan, harus cukup. Kalau sejak awal hanya mengira-ngira, nanti akan sulit memprediksi kebutuhan riil saat pelaksanaan,” ujar Bupati.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Bahkan dalam waktu dekat, Bupati berencana melakukan koordinasi ke Jakarta untuk mengajukan penambahan anggaran guna memperkuat kesiapan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain membahas agenda politik, Bupati juga menyinggung rencana penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
“Penyederhanaan birokrasi tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Perkiraannya baru bisa direalisasikan pada akhir 2026 atau awal 2027,” jelasnya.
Terkait masih banyaknya jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), Bupati memastikan proses pengisian jabatan definitif saat ini sedang berjalan.
“Kita maksimalkan agar dinas-dinas yang masih dijabat Plt bisa segera definitif. Prosesnya sedang berlangsung, ikuti saja perkembangannya,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menanggapi fenomena sejumlah anggota OPD maupun legislatif yang terlihat menggunakan telepon genggam saat pembacaan nota penjelasan. Ia menilai sikap tersebut seharusnya dihindari, namun tetap mengedepankan prasangka baik.
“Idealnya memang fokus. Tapi kita juga tidak tahu apakah yang bersangkutan sedang membalas pesan darurat atau tidak. Kalau sifatnya emergency dan hanya sebentar, masih bisa dimaklumi,” tuturnya.
Bupati berharap seluruh unsur pemerintahan dan legislatif dapat menjaga etika serta meningkatkan konsentrasi dalam setiap forum resmi demi kelancaran jalannya pemerintahan daerah.
Penulis : Ratu
Editor : Redaksi
